Schedule

Senin / Monday, 25 September 2017

Praktik Pengarsipan Seni Budaya

The Practices of Art and Culture Archiving

Sesi / Sessions 1

09:00 – 12:00

Pengarsipan Sebagai Penjaga Ingatan

Archiving as the Guardian of Memory
PEMBICARA

Muhidin M.Dahlan

( Warung Arsip )

Didin Dwi Nugroho

( Perppustakaan Medayu Agung /
Medayu Agung Library )

Sesi / Sessions 2

13:00 – 15:00

Membaca Arsip, Menuliskan Sejarah

Reading Archive, Writing History
PEMBICARA

Bonnie Triyana

( Historia )

Muhammad Husnul Fuadi

( ANRI )

Selasa / Tuesday, 26 September 2017

Digital Humanities

Digital Humanities

Sesi / Sessions 1

09:00 – 12:00

Seni Dalam Media Digital:
Estetika, kurasi dan
Konservasi Seni Digital

Art in Digital Media :
Aesthetics, Curation, and
Digital Art Conservation
PEMBICARA

Ho Tzu Nyen

( Seniman / Artist )

Sesi / Sessions 2

13:00 – 15:00

Memahami Masyarakat Digital

Understanding Digital
Comunities
PEMBICARA

Lalita Apsari

( Pelaku Humaniora Digital
Digital Humanities Activist )

Yesaya Sandang

( Akademisi / Academician )

Rabu / Wednesday, 27 September 2017

Membaca Ulang Gagasan
Tentang Estetika dan Politik

Re-reading the Notions of Aesthetics and Politics

Sesi / Sessions 1

09:00 – 12:00

Politik yang Estetis, Estetika yang Politis

Aesthetic Politics, Political Aesthetics
PEMBICARA

David Pavon-Cuellar

( Akademisi / Academician )

Sesi / Sessions 2

13:00 – 15:00

Seni dan Aktivisme di Indonesia Pasca 1998

Art and Activism in Post-1998 Indonesia
PEMBICARA

Agung Hujatnikajennong

( Kurator / Curator )

Aaron Seeto

( Kurator / Curator )

PENGANTAR SEMINAR

“KUASA INGATAN”


Seminar ini merupakan rangkaian dalam Festival Arsip IVAA yang bertajuk “Kuasa Ingatan”. Ada kepentingan untuk membicarakan kembali topik tentang arsip sebagai penjaga ingatan, di samping isu-isu termutakhir mengenai pengarsipan seni dan budaya di Indonesia tentunya. Bekerja sama dengan Program S3 Kajian Budaya (Kajian Seni dan Masyarakat), Universitas Sanata Dharma, seminar ini akan mengelaborasi tiga isu besar, yaitu pengarsipan seni budaya di Indonesia, kemudian wacana maupun praktik seni dan politik di Indonesia (yang mencakup seni di ruang publik, seni berbasis komunitas, serta seni & masyarakat), dan terakhir tentang digital humanities (dalam persinggungannya dengan seni digital dan pengarsipan secara digital).

Seminar akan diselenggarakan selama tiga hari dengan format seminar akademis, dalam satu hari akan ada dua sesi diskusi. Bahasan di hari pertama ialah soal pengarsipan seni budaya di Indonesia. Dibuka dengan forum berbagi pengalaman, dari para praktisi yang sudah bekerja di bidang kearsipan sekaligus menjadikan arsip sebagai pilar kerjanya, seperti sejarawan dan peneliti seni budaya. Di bagian ini kita akan lebih menggali berbagai pemahaman akan arsip, dari segi pemanfaatannya dari masa ke masa dan kaitannya dengan dinamika sejarah Indonesia. Sesi selanjutnya akan memaksimalkan pembahasan soal pengelolaan arsip di Indonesia. Dilacak sejak kemunculan arsip di Indonesia dan kaitannya dengan kolonialisme, perjalanannya hingga hari ini. Kemudian penelusuran juga mengarah pada sistem pengarsipan yang kita kenal dan gunakan sekarang. Bagaimana sistem tersebut muncul? Bagaimana metodologi pengarsipan di Indonesia? Sejauh mana upaya kita dalam melakukan kontekstualisasi kerja-kerja pengarsipan? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang akan kita jadikan pegangan untuk penggalian dan diskusi bersama.

Di hari kedua, kita memasuki bahasan soal arsip, estetika dan masyarakat digital. Pada sesi pertama terdapat bahasan soal seni dalam media digital. Temuan teknologi baru boleh disebut telah memberi pengaruh pada konsep tentang bentuk, ruang, dan hubungan dengan audiens (seniman–karya seni–audiens). Dari segi bentuk, ia membedakan dirinya dengan karya-karya yang menggunakan medium tradisional. Piranti-piranti teknologi menjadi bagian integral dari karya itu sendiri, atau kalau tidak memberi kesan visual yang sama sekali berbeda dengan karya yang dikerjakan secara analog. Imajinasi ruangnya pun meluas, tidak melulu dipresentasikan di ruang pamer, tetapi juga ruang maya seperti yang kita temukan pada net-art. Tentu saja hal seperti ini memicu banyak pertanyaan dan debat perihal estetika dan batas-batas dari seni itu sendiri. Bagaimana estetika sebuah karya seni digital dilihat? Bagaimana mengkurasi karya seperti ini? Sekiranya dikoleksi, bagaimana pula sistem perawatannya? Lalu, bagaimana dengan problem otentitas dan hak ciptanya, mengingat ia muncul dan disebarkan melalui jejaring sosial yang bisa diakses atau disimpan siapa saja? Pertanyaan-pertanyaan ini tentu masih sangat memungkinkan untuk dikembangkan. Kita berharap, melalui sesi ini, berbagai isu termutakhir dalam seni digital bisa diulik lebih jauh.

Berikutnya di hari yang sama, terdapat pembahasan soal kebudayaan dalam masyarakat digital. Bagaimana ekses dari penggunaan teknologi digital ini menambah warna dalam relasi sosial masyarakat kita? Bagaimana pula sebaran pengetahuan dan produsen pengetahuan mengambil posisinya? Kita berupaya melihatnya sebagai gejala dan melakukan pembacaan lebih jauh.

Di hari terakhir seminar, kita akan mengetengahkan kaitan antara estetika dan politik, serta kaitannya dengan praktik demokrasi kita. Dalam konteks seni, kita mengenal istilah seni politis (political art). Di sepanjang abad 20 hingga saat ini, kita bisa mencatat berbagai jenis praktik maupun wacana mengenai seni politis. Dari realisme sosial, Situationalist International (SI), hingga seni propaganda. Meski begitu, kita tidak bisa mengatakan bahwa semua karya seni mengusung tendensi politis tertentu. Seni politis juga tidak melulu soal resistensi, berwatak revolusioner atau demi kepentingan perubahan sosial dan perjuangan kelas. Praktik seni yang menghamba pada kekuasaan tertentu atau mempertahankan status quo juga bisa disebut politis. Bahkan pada masa sekarang, ia sudah menjadi semacam jargon yang populis sehingga rentan dikomodifikasi oleh pasar atau neoliberalisme–sekadar menggunakan jargon seni yang politis sebagai emblem.

Setelah Reformasi di tahun 1998, Indonesia memasuki sebuah babak baru, baik untuk kehidupan masyarakatnya maupun dalam konteks praktik seninya. Setelah 32 tahun hidup di bawah represi politik, masyarakat Indonesia berusaha untuk belajar berdemokrasi. Ada euphoria atau harapan besar pada visi politik dan sosial yang baru. Hanya saja, tampaknya belum benar-benar siap. Selain masih besarnya pengaruh dari rezim lama, ia rupanya juga masih mempunyai persoalan lain, yakni fundamentalisme agama. Seni, yang juga sementara mencari bentuk artikulasi politisnya yang baru, menghadapi masyarakat yang sedang berupaya menyolidkan imajinasinya atas demokrasi, tapi masih dibayang-bayangi oleh agama yang belum terdefinisikan perannya di dalam kehidupan bernegara.

Letupan-letupan persoalan dari fundamentalisme agama di Indonesia muncul dalam berbagai bentuk. Salah satunya yang terjadi baru-baru ini di Jakarta. Pemicunya adalah tuduhan terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama (Ahok), yang dianggap menistakan agama Islam, agama mayoritas di Indonesia. Tuduhan itu muncul menjelang Pilkada di DKI Jakarta, di mana Ahok kembali maju sebagai salah satu kandidat. Ahok yang beragama Kristen dan beretnis Tionghoa (salah satu etnis minoritas di Indonesia), menjadi sasaran kemarahan ratusan ribu umat Islam yang merasa agamanya dinistakan. Mereka menggelar berjilid-jilid aksi massa besar-besaran, menuntut agar Ahok diproses secara hukum. Hasilnya, selain kalah di Pilkada, Ahok juga dipenjarakan.

Dalam banyak kasus, termasuk kasus Ahok di Jakarta, kita bisa melihat bahwa objek dari propaganda fundamentalisme lebih dipengaruhi oleh pengalaman estetis daripada pengalaman spiritual. Bukan digerakkan oleh pertimbangan kognitif, melainkan estetis. Artikulasi politik yang rasional, dalam berbagai kasus, sedikit gagal sebagai bahan propaganda. Isu agama tampak memiliki daya ledak yang lebih besar ketimbang isu ekonomi-politik. Lebih mudah memobilisasi massa dengan menjual isu agama saat ini daripada isu korupsi atau penetrasi korporasi-korporasi ekstraktif yang merugikan masyarakat di sebuah kawasan.

Situasi seperti inilah yang tengah dihadapi oleh seni. Kita mau membuka ruang dialog untuk secara bersama-sama mendekati persoalan-persoalan ini. Jika wacana di dalam fundamentalisme agama mampu menawarkan suatu imajinasi kehidupan yang baru, seni akan bisa menawarkan apa? Seni selalu berambisi untuk menjadi politis, apakah politik juga punya kepentingan untuk menjadi estetis? Kalau iya, seperti apa bentuknya?

Di bagian terakhir seminar hari ke tiga, kami mengajak segenap kalangan seni dan ilmu sosial untuk merenungkan kembali perihal seni dan aktivisme di Indonesia pasca-1998. Pada sesi ini, kita bisa mengevaluasi politis-tidaknya sebuah praktik artistik atau proyek seni. Apakah klaim tersebut sekadar slogan atau memang menawarkan imajinasi baru mengenai seni dan gerakan sosial? Apakah berkesenian sama dengan menyampaikan aspirasi, dengan kata lain suatu perayaan demokrasi? Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, semoga kita dapat membicarakan apa itu pengalaman estetik bagi bangsa Indonesia, saat semangat mewujudkan demokrasi muncul dengan beragam bentuk. Mengingat dinamika masyarakat tidak semata-mata diwarnai dimensi kognitif, bagaimana agar studi estetika mampu membuka perspektif seluas-luasnya untuk membicarakan visi kehidupan yang adil?

Diskusi pada sesi ini salah satunya akan menggunakan bahan-bahan dari katalog data yang disusun IVAA. Dalam katalog data tersebut telah dibuat klasifikasi, yakni seni dan isu politik, seni di ruang publik, serta seni dan isu lingkungan.

“The Power of Memory” seminar is part of IVAA Archive Festival. While we need to pay attention to the current issues on art and culture archiving, one thing to always remember is that archive is the guardian of memory. In collaboration with Cultural Studies Doctoral Program (Art and Society Studies), Sanata Dharma University, the seminar will elaborate three crucial issues, namely art and culture archiving in Indonesia, discourses and practices of arts and politics in Indonesia (covering arts in public space, community-based arts, and art and society), and digital humanities (in its interaction with digital arts and digital archiving).

This will be a three-day academic seminar, with two sessions each day. On the first day, we will be discussing the issues of art and culture archiving in Indonesia. It will begin with an experience-sharing forum for practitioners who have been working in the field of archiving and setting archive as the backbone of their works, such as historians as well as art and culture researchers. This session will take us into a deeper understanding of archive, including its utilization through the ages and its relationship with the dynamics of the history of Indonesia. The session that follows will focus on discussing archives management in Indonesia. The investigation starts from the emergence of archive in Indonesia and its connection with colonialism, to its current development. The discussion will also lead to the archiving system we are familiar with and using nowadays. How was the system established? What is the methodology of archiving in Indonesia and how is it used? To which extent have we been working on contextualizing archiving works? Those are the questions to which we refer during our collective search and discussion.

On the second day, we come to the discussions on archive, aesthetics, and digital communities. The first session will be assigned for art in digital media. New technologies have influenced the concept of form, space, and the relation between the artist, the artwork, and the audience. In terms of form, digital artworks differ significantly from traditional arts. Technology devices are integral in digital artworks, to the level that even the visual impression such an artwork produces is entirely different from those created manually. The imagination of space also extends; digital arts are not merely presented in exhibition spaces, but also in virtual spaces as we can see in the case of the “net-art”. This kind of phenomenon raises many questions and debates on aesthetics and the definitions of arts itself. How will the aesthetics of digital art be assessed? How should we curate such an artwork? If collected, how does the maintenance system of the art collection work? Can we still talk about authenticity and copy rights considering that such an artwork emerges and spreads through social network accessible and saveable to anybody? Those are just preliminary questions, the starting point. We hope that through this session, various newest issues on digital art can be explored further.

The other session of the same day will be discussing the issues concerning culture within digital communities. How does the excess of digital technology utilization enliven our social relationship? And how do the dissemination of knowledge and the producer of knowledge contribute to such a phenomenon? We attempt to consider it as a phenomenon and make a further perusal of it.

On the last day of the seminar, we are going to call our attention to the connection between aesthetics and politics, as well as their relations to our practice of democracy. In the context of art, we are familiar with the term “political art”. During the 20th century to date, we can record different kinds of practice and discourse on political art. It spans from social realism, Situationalist International (SI), to the art for propaganda. Nevertheless, it is not appropriate to label all artworks as carrying certain political tendencies. Political art is not necessarily about resistance, being revolutionary, or created for the sake of social changes and class struggle. The practices of art that serve certain authority or maintain the status quo may be political as well. It even turns into a populistic jargon which is prone to being commodified by the market or neoliberalism–reduced into the use of political art jargons as emblems.

Following the Reformation in 1998, not only did Indonesia step into a new age of social life, its practices of art also entered a new phase. After 32 years of living under political repression, Indonesian people strove to learn to practice democracy. There was an euphoria or a great expectation towards new socio-political visions. Unfortunately, we seemed to be unprepared. Other than the excessive influence of the old regime, another problem appears: religious fundamentalism. While seeking for its new form of political articulation, art confronts those who are struggling to substantiate their imagination of democracy under the shadow of religion, whose role is undefined within the way we live as a country.

The problem of religious fundamentalism in Indonesia explodes in different forms. One of those lately occurred in Jakarta. It was triggered by allegations of blasphemy against Islam, the major religious group in Indonesia, imposed on the former Governor of Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama (Ahok). The allegation raised prior to the gubernatorial election of Jakarta. Ahok, the incumbent governor, was one of the candidates. Ahok, who is a Christian and a Chinese (one of minority ethnic groups in Indonesia), was set to be the object of wrath raging from thousands of muslims who thought their religion was defamed. They organized numerous episodes of massive action, suing Ahok for his fault. In the end, Ahok lost the election and was imprisoned.

In most cases, including Ahok’s in Jakarta, it is obvious that the object of fundamentalist propaganda is much more determined by aesthetic experience rather than the spiritual one. It is not determined by cognitive consideration, but aesthetically driven. Rational political articulation mostly fails as a propaganda. Compared to economic-political issues, religious issues seem to have a more explosive power. Lately, it is easier to mobilize the mass by exaggerating religious issues rather than by the issues of corruption or of extractive corporate penetrations that exploit the people in a certain region.

It is this situation that art is facing. We intend to open spaces for dialog to approach these issues together. Against the ability of the discourse within religious fundamentalism to offer a new imagination of life, what is the thing art can offer? Art always seek to be political, but does politics have the interest of being aesthetic? If it does, how will this aesthetics look like?

In the final session of the third day, we invite the entire arts and social sciences community to ponder over the matter of art and activism in the post-1998 Indonesia. In this session, we can evaluate whether an artistic practice or an art project is political or not, whether the claim is merely a slogan or indeed brings a new imagination about the art and social movement, whether doing art equals to delivering aspirations, in other words, a celebration of democracy. By raising the questions, we look forward to discussing what aesthetic experience means to Indonesians when the spirit to realize democracy shows up in various forms. Considering that the dynamics of the society does not merely deal with the cognitive dimension, the question is: how can the studies on aesthetics reveal a broad perspective to discuss the vision of an equitable life?

The discussion in this session will employ, among others, the materials from the data catalog composed by IVAA. In the data catalog, a classification has been made: art and political issue, art in the public space, as well as art and environmental issue.

Seminar Team of “The Power of Memory” Archive Festival.


Gallery